Alasan yang diungkapkan Mendiknas, karena semua jenjang pendidikan dibawahnya sudah terintegrasi mulai SD sederajat hingga masuk SMA sederajat dengan hasil UN yang ada. ''Tetapi, kenapa gak skalian aja hasil UN SMA sederajat, digunakan juga untuk masuk PTN (perguruan tinggi negeri),'' kata Mendiknas, di Gedung Depdiknas, Jakarta.
Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2009 Haris Supratno mengatakan integrasi UN dengan proses seleksi SNMPTN akan dilakukan secara bertahap, hingga penyelenggaraan UN benar-benar kredibel. Dalam hal ini, pada 2010, pihak PTN tidak hanya dilibatkan sekedar formalitas seperti pada 2009 yang hanya mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan UN. Sebaliknya, pada 2010 pihak PTN akan dilibatkan secara fungsional.
"Artinya, PTN akan terlibat mulai dari penyusunan soal, pencetakan soal, distribusi soal, penyelenggaraan UN, hingga evaluasi. Dengan cara itu, maka tidak ada alasan PTN menolak siswa dengan hasil UN. Artinya, nantinya sudah tidak ada tes seleksi lagi ke PTN, cukup dengan hasil UN, karena kalau ada tes seleksi lagi ke PTN akan membebani siswa," ujar Haris saat dihubungi Media Indonesia.
Meski demikian, Haris menekankan, hal tersebut akan terealisasi jika pelaksanaan UN pada tingkat SMA sederajat benar-benar sudah teruji kredibelitasnya. Targetnya, hasil UN yang kredibel ini akan teintegrasi dengan SNMPTN, bisa direalisasikan pada 2012. "Namun, jika bisa lebih cepat, kenapa tidak, misalnya 2011, sudah bisa diintegrasikan. Nanti, kita lihat saja, bagaimana pelaksanaan UN tahun 2010 nanti," ungkap Haris.
Adanya kebijakan integrasi UN dengan SNMPTN tersebut mengundang berbagai reaksi dari kalangan perguruan tinggi, pakar pendidikan, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengungkapkan, seharusnya pemerintah merancang seleksi masuk PTN yang berskala internasional, bukan hanya berskala nasional.
"Sementara, mengenai UN sebaiknya digunakan untuk mapping (pemetaan) saja agar terjadi pemerataan mutu. Dan, sekolah yang diambil pun, hanya sekedar sampling saja secara acak, dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur, sebagai upaya pemerataan mutu," kata Gumilar.
Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Anna Suhaenah Suparno mengatakan, pemerintah mesti membenahi permasalahan UN agar bisa dipercaya, terutama penyelenggaraan dan penilaiannya.
"Jika dipercaya, maka tidak jadi masalah terintegrasinya UN dengan SNMPTN, seperti dahulu zaman saya, tanpa ada seleksi, ujian negara bisa dipercaya untuk masuk PTN," kata Anna di sela-sela Seminar Nasional Fakultas MIPA Universitas Terbuka, akhir pekan lalu.
Sama halnya dengan Anna, Ketua Komite III Bidang Pendidikan, Agama, dan Kesra DPD Sulistiyo mempertanyakan, rencana Mendiknas tersebut seharusnya dipelajari terlebih dahulu, mengingat penyelenggaraan UN saat ini masih memprihatinkan karena ditemuinya kecurangan yang melibatkan kepala sekolah dan guru.
"Karena itu, kami mengkhawatirkan, jika ini dilaksanakan akan menambah beban guru dan kepala sekolah. Mestinya, hasil UN saat ini, cukup sebagai salah satu penentu kelulusan, bukan menjadi penentu utama kelulusan, apalagi untuk masuk PTN. Selain itu, ujian masuk PTN, mestinya berbentuk ujian yang mempunyai kemampuan prediktif terhadap potensi siswa," ujar Sulistiyo. (Dik/OL-7)
